Apa itu sistem politik demokrasi terpimpin? Sistem politik ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Sistem politik ini merupakan gabungan dari sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter. Oleh karena itu, sistem politik ini juga sering disebut sebagai demokrasi terpimpin. Sebagai negara yang menerapkan sistem politik ini, Indonesia memiliki presiden yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan.
Pemerintahan dalam Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Dalam sistem politik demokrasi terpimpin, pemerintahan berada di bawah kendali presiden. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengambil keputusan yang dianggap penting untuk kemajuan negara. Dalam hal ini, presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga legislatif dan yudikatif.
Namun, dalam sistem politik ini, presiden tidak bekerja sendiri. Untuk menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri yang ada di dalam kabinet. Menteri-menteri ini diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden.
Partisipasi Rakyat dalam Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Partisipasi rakyat dalam sistem politik demokrasi terpimpin cukup terbatas. Pemilihan presiden dan wakil presiden masih dilakukan secara langsung oleh rakyat. Namun, dalam hal ini, rakyat tidak memiliki banyak pilihan. Calon presiden dan wakil presiden hanya diusulkan oleh partai politik yang ada di Indonesia.
Selain itu, dalam sistem politik ini, partai politik juga memiliki peran yang cukup penting. Partai politik di Indonesia dapat mengajukan kandidat untuk menjadi menteri dan anggota DPR. Namun, partai politik harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari presiden sebelum mengajukan kandidat tersebut.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Sistem politik demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari sistem politik ini adalah adanya kebijakan yang cepat dan efisien. Hal ini karena presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan. Selain itu, pemerintahan juga lebih stabil karena kekuasaan presiden tidak mudah digoyahkan oleh pihak luar.
Namun, sistem politik ini juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang paling mencolok adalah kurangnya partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, kekuasaan yang besar yang dimiliki presiden juga rentan disalahgunakan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, sistem politik demokrasi terpimpin yang berpusat pada presiden memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, dalam menerapkan sistem politik ini, perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan juga perlu ditingkatkan agar sistem politik ini dapat berjalan dengan lebih baik.
