Pendahuluan
Ketetapan MPR 2 atau Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum tertinggi di Indonesia. Ketetapan MPR 2 ini menjadi penting karena mengubah dasar hukum negara Indonesia.
Alur Penyusunan Ketetapan MPR 2
Alur penyusunan Ketetapan MPR 2 dimulai dari proses pengajuan inisiatif amandemen UUD 1945 oleh DPR, DPD, atau Presiden. Setelah itu, inisiatif tersebut dibahas oleh Panitia Ad Hoc Amandemen UUD 1945 yang terdiri dari anggota DPR, DPD, dan ahli hukum.Panitia Ad Hoc kemudian akan menyusun naskah akademik amandemen yang berisi rumusan-rumusan amandemen yang akan diajukan kepada MPR. Naskah akademik amandemen ini kemudian akan disosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia.Setelah disosialisasikan, naskah akademik amandemen akan dibahas oleh Panitia Khusus Amandemen UUD 1945 yang terdiri dari anggota DPR, DPD, dan ahli hukum. Panitia Khusus akan menyusun rancangan ketetapan amandemen yang akan diajukan kepada MPR.Rancangan ketetapan amandemen kemudian dibahas oleh seluruh anggota MPR dalam Sidang Tahunan MPR. Sidang Tahunan MPR tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya.Setelah dibahas, rancangan ketetapan amandemen akan disahkan menjadi Ketetapan MPR 2 melalui voting atau pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR. Ketetapan MPR 2 tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden untuk diundangkan dan menjadi undang-undang.
Prosedur Penyusunan Ketetapan MPR 2
Prosedur penyusunan Ketetapan MPR 2 diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 10 UU MD3 menyebutkan bahwa Ketetapan MPR dibuat oleh MPR bersama dengan DPR dan DPD.Prosedur penyusunan Ketetapan MPR 2 dimulai dari pengajuan inisiatif amandemen UUD 1945 oleh DPR, DPD, atau Presiden. Setelah itu, inisiatif tersebut dibahas oleh Panitia Ad Hoc Amandemen UUD 1945.Panitia Ad Hoc kemudian akan menyusun naskah akademik amandemen yang berisi rumusan-rumusan amandemen yang akan diajukan kepada MPR. Naskah akademik amandemen ini kemudian disosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia.Setelah disosialisasikan, naskah akademik amandemen dibahas oleh Panitia Khusus Amandemen UUD 1945. Panitia Khusus akan menyusun rancangan ketetapan amandemen yang akan diajukan kepada MPR.Rancangan ketetapan amandemen kemudian dibahas oleh seluruh anggota MPR dalam Sidang Tahunan MPR. Setelah dibahas, rancangan ketetapan amandemen disahkan menjadi Ketetapan MPR 2 melalui voting atau pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR.Ketetapan MPR 2 tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden untuk diundangkan dan menjadi undang-undang.
Persyaratan Penyusunan Ketetapan MPR 2
Persyaratan penyusunan Ketetapan MPR 2 diatur dalam Pasal 7 UU MD3. Pasal 7 UU MD3 menyebutkan bahwa Ketetapan MPR harus memenuhi syarat sebagai berikut:1. Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;2. Memiliki kekuatan hukum;3. Memberikan kepastian hukum;4. Dapat diimplementasikan dengan baik.Ketetapan MPR 2 harus memenuhi persyaratan tersebut agar dapat diundangkan dan menjadi undang-undang.
Manfaat Penyusunan Ketetapan MPR 2
Penyusunan Ketetapan MPR 2 memiliki manfaat sebagai berikut:1. Meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia;2. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia;3. Memperkuat dasar hukum negara Indonesia;4. Mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.Dengan Ketetapan MPR 2, Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis dan memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, Ketetapan MPR 2 juga mampu mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
Kesimpulan
Ketetapan MPR 2 atau Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disusun melalui alur yang cukup panjang dan melalui prosedur yang ketat. Persyaratan penyusunan Ketetapan MPR 2 harus dipenuhi agar Ketetapan MPR 2 dapat diundangkan dan menjadi undang-undang.Penyusunan Ketetapan MPR 2 memiliki manfaat yang besar bagi Indonesia, seperti meningkatkan kualitas demokrasi, menjamin kepastian hukum, memperkuat dasar hukum negara Indonesia, dan mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.Oleh karena itu, Ketetapan MPR 2 menjadi penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia karena memiliki kekuatan hukum tertinggi di Indonesia.
