Pada masa Orde Baru, Indonesia dikenal sebagai negara yang otoriter dan memiliki pemerintahan yang kuat. Namun, pada kenyataannya, sikap demokrasi juga diterapkan pada masa tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan sikap demokrasi pada masa Orde Baru:
1. Sistem Pemilihan Umum
Pada masa Orde Baru, sistem pemilihan umum tetap ada dan digunakan untuk memilih anggota parlemen dan presiden. Namun, diketahui bahwa pemilihan umum pada masa itu tidak sepenuhnya bebas dan adil. Pemilihan umum seringkali diatur atau diatur sedemikian rupa sehingga partai politik yang berkuasa bisa memenangkan pemilihan dengan mudah.
2. Kebebasan Pers
Pada masa Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi. Namun, media massa tetap berfungsi sebagai sarana informasi dan kontrol sosial. Beberapa media massa seperti Tempo dan Kompas menyajikan berita yang kritis terhadap pemerintah. Meski demikian, media massa yang tidak mendukung pemerintah seringkali mengalami tekanan dan intimidasi dari aparat keamanan.
3. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga dilakukan pada masa Orde Baru. Ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan dukungan dari pemerintah dan memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan seringkali dibatasi oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
4. Pengakuan Hak Asasi Manusia
Meskipun pada masa Orde Baru terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, pemerintah tetap mengakui hak asasi manusia. Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia mengeluarkan Dekrit Presiden No. 5 Tahun 1984 yang menjamin hak asasi manusia di Indonesia. Namun, dekrit ini tidak begitu efektif dalam melindungi hak asasi manusia karena ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan pada masa itu.
5. Keterbukaan Informasi
Pada masa Orde Baru, keterbukaan informasi sangat dibatasi. Namun, pemerintah tetap memberikan akses informasi kepada publik. Pemerintah juga membuka beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, seperti program Penyuluhan Hukum.
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan
Pada masa Orde Baru, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ada banyak program yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seperti program Bimas dan KKN. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali dibatasi oleh kebijakan pemerintah yang cenderung sentralistik.
7. Pengakuan terhadap Kekuasaan Yang Lebih Tinggi
Pada masa Orde Baru, pemerintah mengakui kekuasaan yang lebih tinggi seperti Dewan Keamanan PBB dan HAM Internasional. Pemerintah Indonesia juga mengakui hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
8. Penghargaan terhadap Perbedaan Budaya
Pada masa Orde Baru, pemerintah mendorong penghargaan terhadap perbedaan budaya. Ada beberapa program yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong toleransi antarbudaya, seperti program Wawasan Nusantara. Namun, pada kenyataannya, program-program tersebut seringkali tidak efektif dalam mendorong toleransi antarbudaya.
9. Penghormatan terhadap Hukum
Pada masa Orde Baru, pemerintah menghormati hukum dan menegakkan hukum secara adil. Namun, pada kenyataannya, sistem peradilan pada masa itu seringkali tidak bebas dan adil. Ada banyak kasus di mana hakim dan jaksa yang terlibat dalam suatu kasus diatur atau ditekan oleh pemerintah untuk memutuskan suatu kasus secara tidak adil.
10. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelesaian Masalah
Pada masa Orde Baru, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah. Ada beberapa program yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah, seperti program Posyandu. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah seringkali dibatasi oleh kebijakan pemerintah yang cenderung sentralistik.
Kesimpulan
Pada masa Orde Baru, sikap demokrasi tetap diterapkan oleh pemerintah meskipun dalam bentuk yang terbatas. Ada beberapa program yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan penyelesaian masalah. Namun, pada kenyataannya, partisipasi masyarakat seringkali dibatasi oleh kebijakan pemerintah yang cenderung sentralistik. Meskipun demikian, pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat tetap ditegakkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru.
