Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, terdapat pembagian kekuasaan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari pemerintah. Pembagian kekuasaan ini ditetapkan dalam UUD 1945. Namun, selain itu, ada juga pandangan tentang pembagian kekuasaan yang berasal dari Zul Afdi Ardian. Siapa Zul Afdi Ardian dan bagaimana pandangannya tentang pembagian kekuasaan? Simak penjelasannya di bawah ini.
Siapa Zul Afdi Ardian?
Zul Afdi Ardian adalah seorang dosen Ilmu Politik di FISIP Universitas Halu Oleo Kendari. Ia juga aktif sebagai peneliti di bidang politik. Ia pernah menulis sebuah artikel tentang pembagian kekuasaan yang menjadi perhatian banyak orang. Artikelnya tersebut mengandung pandangan yang menarik tentang pembagian kekuasaan.
Pandangan Zul Afdi Ardian tentang Pembagian Kekuasaan
Menurut Zul Afdi Ardian, pembagian kekuasaan harus dilakukan secara proporsional dan seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalam pembagian kekuasaan, masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda.
Ekskutif memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan. Legislatif memiliki tugas dan fungsi untuk membuat undang-undang. Sedangkan yudikatif memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan hukum. Ketiga lembaga tersebut harus saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaannya.
Dalam pandangan Zul Afdi Ardian, pembagian kekuasaan juga harus memperhatikan prinsip check and balances. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dominasi dari salah satu lembaga kekuasaan. Setiap keputusan yang diambil oleh satu lembaga kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga yang lain.
Contoh Pembagian Kekuasaan Menurut Zul Afdi Ardian
Contoh pembagian kekuasaan menurut pandangan Zul Afdi Ardian adalah sebagai berikut:
Eksekutif
Di dalam eksekutif terdapat Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet. Presiden dan Wakil Presiden memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan Kabinet memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Eksekutif ini memiliki kekuasaan dalam membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan.
Legislatif
Di dalam legislatif terdapat DPR dan DPD. DPR memiliki tugas dan fungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan DPD memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada DPR dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.
Yudikatif
Di dalam yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan. Mahkamah Agung memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi untuk memeriksa dan memutuskan sengketa hasil pemilihan umum dan perselisihan tentang Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pengadilan memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum di tingkat daerah.
Kelebihan dan Kekurangan Pembagian Kekuasaan Menurut Zul Afdi Ardian
Kelebihan dari pandangan Zul Afdi Ardian tentang pembagian kekuasaan adalah mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari salah satu lembaga kekuasaan. Selain itu, pembagian kekuasaan menurut pandangan ini juga memperhatikan prinsip check and balances, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh satu lembaga kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga yang lain.
Namun, kekurangan dari pandangan Zul Afdi Ardian tentang pembagian kekuasaan adalah kurangnya keterkaitan antara lembaga kekuasaan. Hal ini dapat menghambat jalannya pemerintahan karena setiap lembaga kekuasaan sulit untuk bekerja sama dan saling bersinergi. Selain itu, pembagian kekuasaan menurut pandangan ini juga kurang fleksibel dan sulit untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.
Kesimpulan
Artikel ini telah menjelaskan pandangan Zul Afdi Ardian tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan menurut Zul Afdi Ardian harus dilakukan secara proporsional dan seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalam pembagian kekuasaan, masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Selain itu, pembagian kekuasaan menurut pandangan ini juga harus memperhatikan prinsip check and balances. Kelebihan dari pandangan Zul Afdi Ardian adalah mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari salah satu lembaga kekuasaan. Namun, kekurangan dari pandangan ini adalah kurangnya keterkaitan antara lembaga kekuasaan dan kurang fleksibel.
