Sebagai warga negara yang baik, kita tentu sudah mengenal hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia, tanpa pandang bulu. Namun, seringkali kita masih menemukan kejadian di mana HAM dilanggar.
Banyak orang yang beranggapan bahwa hanya pemerintah yang berkewajiban untuk menegakkan HAM. Namun, apakah itu benar? Mari kita simak pembahasannya.
HAM dan Konstitusi
Di Indonesia, HAM diatur dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.
Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan HAM. Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjamin HAM tersebut.
Pemerintah dan Penegakan HAM
Sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengelola negara, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan HAM. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat dan menjalankan undang-undang yang mengatur perlindungan HAM.
Di Indonesia, penegakan HAM dilakukan oleh institusi-institusi yang dibentuk oleh pemerintah, seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan KOMNAS Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan).
Masyarakat dan Penegakan HAM
Masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menegakkan HAM. Masyarakat harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam hal HAM. Masyarakat harus menghormati hak asasi manusia orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
Apabila terjadi pelanggaran HAM, masyarakat juga harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti.
Perlunya Kerja Sama
Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki kesadaran akan pentingnya menegakkan HAM. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menegakkan HAM agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.
Peran pemerintah dalam menegakkan HAM memang sangat penting, namun bukan berarti masyarakat tidak memiliki peran. Kita semua harus saling mendukung dalam upaya menegakkan HAM.
Kesimpulan
Jadi, apakah hanya pemerintah yang berkewajiban untuk menegakkan HAM? Jawabannya tidak. Pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjamin HAM. Penegakan HAM harus dilakukan secara bersama-sama agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.
